23Des/18

ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN RTH NON ALAMI DI PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG.

Oleh: Armijon

Pertambahan jumlah penduduk yang makin meningkat memerlukan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas, telah mengarah ke daerah yang makin jauh ke tepian kota. Hal ini mengakibatkan peralihan tata guna lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan binaan (budidaya) maupun kawasan alami di perkotaan berlandaskan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam pelaksanaan pembangunan kota, para pemangku kepentingan (stakeholders) mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung dan bekerjasama demi tercapai tujuan pembangunan kota yang berkesinambungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat ditingkatkan bila komunikasi antar pemangku kepentingan lebih intensif dan para pemangku kepentingan mendapat informasi yang holistik dan dapat diperbarui secara berkesinambungan. Berdasarkan hal – hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu identifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau RTH Publik di perkotaan yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. pada penelitian ini akan dilakukan analisis dan identifikasi terhadap ketersediaan RTH non alami di perkotaan, khususnya pada ibukota Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung untuk mewujudkan ruang-ruang kota yang lebih berkualitas, indah, nyaman, sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau di provinsi Lampung.

Pelaksanaan penelitian ini meliputi kajian metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data, termasuk kajian kepustakaan dan kajian teoritis serta studi kasus sejenis, analisis pemecahan masalah, penyiapan konsep pengembangan. Selanjutnya dengan banduan teknoogi Penginderaan Jauh dan Analisis SIG akan dihasilkan Analisis Ketersediaan, Identifikasi Kawasan, arahan lokasi prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Lampung.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% dari luas wilayah, terbagi menjadi 20% luas RTH publik dan 10% RTH privat. Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah paling besar memiliki kebutuhan RTH paling luas dengan RTH publik seluas 25,434ha dan RTH privat seluas 12,717ha. Kota Metro merupakan kota di Provinsi Lampung dengan jumlah kebutuhan RTH paling sedikit dengan luas RTH publik 1,375ha dan RTH privat 687ha.

Potensi RTH eksisting yang terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung berupa Sempadan, Jalur Hijau, dan lainnya. Berdasarkan ketersediaan potensi RTH, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi tertinggi dengan luas sempadan 1,164ha, luas jalur hijau 102ha, dan lainnya 26,130ha. Kota Metro merupakan kota dengan potensi RTH paling sedikit dengan luas sempadan 6ha, jalur hijau 6ha, dan lainnya 1.77ha.

Berdasarkan luas potensi RTH eksisting dan luas kebutuhan RTH, maka baru 2 (dua) kabupaten/kota yang sudah mencukupi yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tangganus. Sementara untuk 5 (lima) kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro masih belum mencukupi antara kebutuhan RTH dengan potensi RTH yang ada.

Tabel GAP Kebutuhan dan Ketersediaan RTH (Sumber: Hasil Analisis)

Kegiatan menghasilkan Identifikasinya ruang-ruang terbuka hijau di pusat-pusat ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung  serta Tersusunnya arahan lokasi prioritas pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Lampung.

(Tulisan lengkap dapat dilihat di “http://repository.lppm.unila.ac.id/”)

17Des/18

Perana Akreditasi Dalam Rangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Perana Akreditasi Dalam Rangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

I. Pendahuluan

Pendidikan di negeri ini digerakkan oleh peraturan tampak seperti sebuah monopoli yang mengarah kesistem yang menjamin kestabilan bukan perubahan. Pengguna pendidikan telah berubah dratis sejak berakhirnya masa orde baru namun polanya masih tetap tidak banyak perubahan, dimana masih menempatkan para guru didepan anak-anak (siswa) untuk bicara. Bahkan di daerah – daerah masih banyak juga sistem pengukuran kemajuan siswa menggunakan cara – cara tradisional dari masa lalu. Adam Urbanski pernah menyatakan berdasarkan hasil risetnya bahwa: orang mengingat 10% yang didengar, 20% yang mereka lihat, 40% yang mereka diskusikan dan 90% yang mereka lakukan. Namun, pendidikan di negeri ini masih menggunakan satu gaya dalam mengajar “Saya bicara, kalian dengar dan pelajari”.

Visitasi Akreditasi BAN S/M MI Pulau Legundi 27-28/8/2018

Terkadang kita selaku individu pengguna pendidikan selalu mengeluhkan hasil dari pendidikan, namun pernahkah kita coba untuk menelaah dan memantau prosesnya sebagai kontrol untuk hasil? Tentu kita bisa sepakat bahwa hasil akan sebanding dengan proses. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberhasilan pendididkan tidak hanya bergantung pada proses belajar mengajar saja tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti Sistem dan Pola Pendidikan, Kepamongan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Infrastuktur, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting adalah peranan dan interaksi  pemerintah, swasta dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan.

Saat ini banyak bagian-bagian proses pedidikan difokuskan untuk mencapai harapan sekolah, semua hanya diukur dengan parameter sederhana secara searah sebagai parameter keberhasilan. Bukankah sebaiknya capaian proses pendidikan yang merujuk kesatu standar yang tersusun saling mempengaruhi satu sama lain (hubungan sebab akibat) dan standar tersebut harus satu standar secara nasional agar arahan sasaran akhir pada satu tujuan menjadi sama. Pada bagian inilah intervensi pemerintah sangat penting untuk memantau dan mengarahkan pendidikan secara nasional sehingga diharapkan seluruh proses pendidikan memiliki satu arahan yang seragam secara nasional, dan dilakukan kontrol mutu dan kualitas (penjamin mutu sekolah maupun madrasah) melalui satu lembaga yang ditetapkan pemerintah. Salah satu  Implementasi kontrol pemerintah untuk sekolah maupun madrasah saat ini dengan telah ditetapkannya undang-undang Standar Nasional Pendidikan dan telah berjalannya BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah).

Visitasi Akreditasi BAN S/M SMP Islam Kebumen Tanggamus 30-31/8/2018

 

Penjaminan mutu disekolah/madrasah diharapkan dapat: menciptakan sistem pendidikan yang bertanggung jawab dan  menciptakan suasana transparansi sistem Pendidikan, memberikan sajian data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, menciptakan kondisi untuk mendorong upaya upaya perbaikan diri secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi serta audit internal,memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa proses pendidikan dilakukan secara profesional dan oleh unsur-unsur yang  kompeten,memberikan status penghargaan pada penyelenggara Pendidikan atas capain yang diraih, meningkatkan reputasi  dan mendukung promosi. Sehingga nantinya akan didapatkan sekolah-sekolah yang bermutu di negeri ini. Sekolah yang bermutu adalah suatu sekolah  yang mampu menetapkan  dan mewujudkan visi-nya melalui pelaksanaan misi-nya serta dapat memenuhi kebutuhan stakeholders.

Visitasi Akreditasi BAN S/M SMP Kautsar Lampung Selatan 4-5/9/2018

II. Perana Akreditasi Dalam Penerapan StandarNasional Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana negara itu berhasil menerapkan sistem pendidikan yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Karenanya untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan. Untuk mengontrol dan mengarahkan capaian pelaksanaan standar nasional pendidikan tersebut perlu kontrol yang baik yang dilakukan secara profesional oleh lembaga lembaga profesional. Dengan cara Evaluasi dan Akreditasi diharapkan kontrol terhadap penyelenggara pendidikan dapat dilakukan dengan baik dan seksama sehingga pemerintah dapat mengarahkan dan mengotrol mutu pendidikan sekolah-sekolah di negara ini. Dengan harapan lulusan yang bermutu akan meningkatkkan daya saing global yang berdampak positif pada peningkatan Sumber Daya Manusia Bermutu di negeri ini. Maka dapat kita bayangkan pentingan peranan akreditasi di dalam salah satu bagian pendidikan di negeri ini.

Visitasi Akreditasi BAN S/M SDN 12 Teluk Pandan Pesawaran 6-7/9/2018

Hal lain yang membuat pentingnya akreditasi adalah masalah dan tantangan dan antisipasi dimasa depan terhadap perubahanInternal maupun eksternal yang menuntut peningkatan mutu sekolah. Secara Internal; telah ditetapkannya undang-undang yang mewajibkan proses akreditasi sebagai syarat ijasah dan lulusan,  undang-undang yang mengarahkan capaian(outcome – based learning) dan, tutuntutan masyarakat menjadi faktor penting dimana masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan lulusan, output dan out come yang berkualitas. Secara Eksternal; era globalisasi membuka peluang masuk / beroperasinya sekolah dan lembaga akreditasi asing di indonesia, dari sisi basis akreditasi model pendekatan akreditasi tidak hanya menekankan pada compliance tetapi pada performance (Output and OutCome) dalam rangka saling mengakui (mutual recoqnition), yang terakhir adalah dari sisi kesetaraan standar akreditasi menjadi sarana atau persyaratan people mobility, recoqnition, dan standarisasi kopetensi.

Dengan sistem manajemen mutu pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang dapat mengikuti tuntutan perkembang zaman. Mengedepankan layanan mutu yang prima harus terus didengungkan dan diterapkan. Mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terus berubah dan berkembang. Menjadi keharusan dan kewajiban institusi sekolahdan tenaga pengajar (guru). Institusi sekolah harus terus melakukan perubahan sistem melalui standar-standar akreditasi yang telah di tetapkan pemerintah tanpa perlu harus menunggu kontrol pemerintah. Mulai dan selalu menerapkan sifat akuntanbilitas publik. Melakukan evaluasi terhadap diri sendiri(institusi) secara berkala, agar institusi dapat melihat: seperti apa dahulu,bagaimana kondisi saat ini sebagai landasan menyusun apa yang akan direncana untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa depan. Untuk mencapai sekolah yang bemutu perlu pengendalian dan pengelolaan institusi pendidikan yang difokuskan pada proses akreditasi serta evaluasi diri sebagai pondasi management yang diharapkan pada akhirnya dapat mengendalikan dan menghasilkan pendidikan yang bermutu yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dan negeri ini terhadap dunia pendidikan.

Visitasi Akreditasi BAN S/M MTSS Nurul Iman Pesawaran 12-13/09/2018

III. Penutup

Akhirnya dapat dikatakan bahwa akreditasi sekolah sangat penting dilakukan untuk dapat mengendalikan mutu pendidikan yang telah ditetapkan undang undang melalui Standar Pendidikan Nasional. Mutu pendidikan harus selalu diperhatikan, evaluasi dilakukan secara terus menerus terhadap proses pembelajaran sekolah untuk menentukan perbaikan-perbaikan. Perlu Pemanfatan sarana prasarana belajar yang efisen dan efektif, perlunya dukungan kemampuan pemimpin institusi serta para pengajar yang baik, evaluasi terus menerus untuk perbaikan akan berdampak terhadap peningkatan kompetensi pengajar, melakukan peningkatan sistem manajemen, dan perbaikan faktor penunjang lainnya. Kesemuanya merupakan lingkaran umpan balik sebab akibat yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan mutu pendidikan yang terbaik di negeri kita yang tercinta ini.

by: Armijon 2018